PROTIMES.CO – Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jawa Timur dinilai masih jauh dari harapan dan berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi serta masuknya investasi di tingkat lokal.
Dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa yang digelar di Surabaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan kekhawatirannya atas rendahnya capaian RDTR di Jatim yang baru mencapai 19% dari target 464 kawasan.
Dari jumlah tersebut, hanya 37 RDTR yang telah terhubung dengan sistem perizinan nasional OSS (Online Single Submission).
“Kalau tidak ada RDTR yang terintegrasi dengan OSS, investor akan kesulitan mengurus izin. Ini bukan hanya soal dokumen, tapi soal kesiapan daerah membuka diri terhadap peluang ekonomi,” ujar Nusron di hadapan kepala daerah se-Jawa Timur.
Proses penyusunan RDTR yang lambat berakibat pada lamanya penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang bisa memakan waktu hingga 6–8 bulan.
Padahal, jika RDTR telah tersedia dan terintegrasi, proses tersebut dapat selesai hanya dalam dua jam.
Menteri Nusron menekankan bahwa penyusunan RDTR bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah langkah strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Ini tentang bagaimana kita ingin memajukan desa, menciptakan lapangan kerja, dan membangun daerah dari bawah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan bahwa kebijakan tata ruang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Rakor ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, serta perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota di Jatim.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
