Ekonomi Dipacu Usai Rapat Maraton Prabowo, B50 Hemat Rp80 Triliun tapi APBN Tanggung Biaya Haji

PROTIMES.CO – Rapat maraton selama empat jam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto langsung melahirkan sejumlah keputusan strategis yang menyasar ekonomi nasional, mulai dari efisiensi energi hingga perlindungan biaya haji di tengah tekanan global.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV mencapai 5,39 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di antara negara G20 setelah India.

“Pertumbuhan ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (8/4/2026).

Di sektor energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan implementasi program B50 akan dimulai pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp80 triliun sekaligus mengurangi ketergantungan impor BBM. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan diversifikasi pasokan energi dari sejumlah negara untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi global.

Sementara itu, pemerintah tetap menjaga keberpihakan terhadap masyarakat melalui kebijakan biaya haji. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa biaya haji bagi sekitar 220.000 jemaah tidak akan mengalami kenaikan meskipun terjadi lonjakan harga avtur.

“Selisih biaya sebesar Rp1,77 triliun ditanggung melalui APBN sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat,” jelasnya.

Di bidang perumahan, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan rencana pembangunan 10 kota baru serta penguatan program bedah rumah guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat secara merata di berbagai wilayah.

Rapat kerja tersebut juga menjadi momentum konsolidasi internal pemerintah untuk menyamakan arah kebijakan dan mempercepat eksekusi program strategis. Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi, produktivitas, serta pengurangan kebocoran anggaran di seluruh sektor pemerintahan.

Untuk menjaga stabilitas makroekonomi, pemerintah bersama Bank Indonesia menerapkan strategi triple intervention di pasar keuangan, serta memperkuat kerja sama bilateral melalui skema currency swap dengan negara mitra.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan swasembada pangan dengan memperluas fokus dari beras ke komoditas lain, termasuk pengembangan protein berbasis ikan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.