Puspolindo: Kasus Aceh dan Tambang Nikel di Papua untuk Jatuhkan  Prabowo

PROTIMES.CO – Belakangan ini, Indonesia diramaikan dengan sejumlah kasus besar. Kasus tambang nikel di Papua Barat Daya dan sengketa empat pulau milik Provinsi Aceh yang diklaim sebagai milik Provinsi Sumatera Utara adalah dua di antaranya. Keduanya dipercaya muncul dalam rangka merusak stabilitas nasional.

“Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang memperkuat stabilitas nasional, tapi dua kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah untuk mengganggu dan merusak stabilitas nasional,” kata Direktur Eksekutif Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo), Zulhefi, di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Dengan terganggunya stabilitas nasional, katanya, secara otomatis akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ujung-ujungnya, roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

“Ketidakpercayaan masyarakat dalam dan luar negeri akan berdampak pada citra pemerintah. Pemerintahan Prabowo dianggap tak mampu menyelesaikan masalah internal,” kata Zulhefi.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Aceh dan Papua merupakan provinsi yang telah diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat. Tidak ada permasalahan di kedua provinsi tersebut selama ini.

“Pintu masuk untuk mengganggu stabilitas nasional dimulai dari kedua provinsi tersebut. Aceh dan Papua merupakan “sumbu” yang mudah dibakar dan merembet kemana-mana,” ungkap Zulhefi.

Bila tak segera ditangani dengan baik oleh pemerintah, luka lama yang ada di kedua provinsi tersebut akan muncul kembali. Padahal, luka lama itu sudah sembuh dan tidak membekas.

“Sekarang diungkit dan diganggu lagi. Sudah pasti luka yang sudah sembuh akan menganga lagi. Tidak tertutup kemungkinan “combatan” seperti GAM, OPM di kedua provinsi itu muncul kembali dengan dalih ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” terang Zulhefi.

Zulhefi menduga ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan Prabowo Subianto. Pihak tersebut bisa datang dari dalam dan luar.

“Presiden Prabowo sebenarnya sudah tahu dan paham siapa yang mencoba mengganggu stabil nasional. Presiden Prabowo sudah tahu siapa yang bermain di internal pemerintahan. Begitu juga dengan pihak luar yang mencoba mengganggu stabilitas nasional,” sebut Zulhefi.

Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk segera menindak dan membersihkan “parasit” tersebut. Sebab, “parasit-parasit” ini akan terus menjalar, menggerogoti pemerintahan.

“Saya menyarankan agar segera diambil tindakan terhadap “parasit” tersebut. Jangan biarkan mereka merajalela. Misalnya lakukan reshuffle kabinet, ganti orang-orang yang tidak loyal dan tidak punya kapasitas, terlebih terhadap orang-orang titipan,” saran dia.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah