PROTIMES.CO – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menerima banyak laporan dari masyarakat di Jawa Barat (Jabar) yang hingga kini belum bisa mengambil ijazah anaknya yang ditahan sekolah.
Pihak sekolah, khususnya sekolah swasta, disebut masih menahan ijazah-ijazah tersebut karena uang tebusan yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kunjung datang.
JPPI juga mendapat pengaduan dari perwakilan sekolah-sekolah swasta di Jabar. Mereka adalah para pimpinan pengelola lembaga pendidikan mulai dari sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren. Mereka merasa dirugikan dengan kebijakan yang meminta sekolah harus menyerahkan ijazah ke peserta didik.
Sementara hingga kini, uang tebusan yang dijanjikan Gubernur Dedi Mulyadi belum juga diterima pihak sekolah. Oleh karena itu, hingga kini, pihak sekolah swasta masih menahan ijazah peserta didik yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan bahwa kewajiban pembiayaan pendidikan kini ada di tangan pemerintah. Dia menegaskan Gubernur Jawa Barat harus segera menunaikan kewajiban tersebut.
Berdasarkan catatan JPPI, daya tampung SMA negeri dan SMK negeri di Jabar hanya 36% dari total kebutuhan. Hal itu berarti mayoritas anak (64%) di provinsi ini terpaksa menempuh pendidikan di sekolah swasta.
“Kehadiran dan peran sekolah swasta ini sangat penting, karena layanan pendidikan yang disediakan Pemprov Jabar sangat minim sekali dibanding dengan kebutuhan. Jadi, uang tebusan ijaszah yang dijanjikan Gubernur harus segera ditunaikan supaya tidak ada pelanggaran hak anak atas pedidikan,” kata Ubaid Matraji.
Jika janji itu tidak segera ditunaikan, maka pemerintah telah abai terhadap kewajiban konstitusional soal pembiayaan pendidikan.
Dalam hal ini, JPPI mengecam kelalaian dan berlarut-larutnya Gubernur Jawa Barat terkait permasalahan krusial penahanan ijazah siswa oleh sekolah-sekolah swasta akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Janji manis Bapak Gubernur untuk menanggung biaya tebusan ijazah kini terbukti hanya isapan jempol belaka, meninggalkan ribuan siswa terkatung-katung,” kata Ubaid.
“Jika dana tebusan ijazah tidak jadi dibayar ke sekolah swasta, maka tidak menutup kemungkinan ini bisa memicu bertambahnya angka putus sekolah besar-besaran di Jabar. Apalagi Jabar saat ini menggondol juara jumlah anak putus sekolah terbanyak di Indonesia,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
