CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, Danantara siap gelontorkan dana Rp130 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah sepanjang tahun 2025.
Posts tagged as “Maruarar Sirait”
Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti potensi serapan tenaga kerja dari program FLPP yang ditargetkan membiayai 350.000 unit rumah bersubsidi.
Maruarar menegaskan bahwa penyaluran CSR BCA mencerminkan kepercayaan dunia perbankan terhadap pemerintah, khususnya dalam mendukung program 3 Juta Rumah.
Kolaborasi ini merupakan bukti nyata kepercayaan sektor swasta terhadap pemerintah, serta sejalan dengan upaya mempercepat realisasi program 3 Juta Rumah.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan pihaknya siap mendukung program 3 Juta Rumah setelah menilai kebijakan ini adalah kebijakan yang pro rakyat.
Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Kementerian PKP, Maruarar Sirait menekankan pentingnya pelibatan sektor swasta melalui skema CSR.
Dalam rapat kerja dengan DPR, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan adanya revisi terhadap UU Perumahan guna mendorong kelancaran program 3 Juta Rumah.
Maruarar menyampaikan bahwa 70 kepala daerah belum menetapkan Perkada untuk melaksanakan SKB Tiga Menteri terkait penggratisan BPHTB dan percepatan PBG.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Maruarar Sirait menyatakan seluruh strategi akan dilakukan untuk mencapai target dalam program 3 Juta Rumah.
Dalam rapat kerja pada Senin (19/5), Maruarar meminta dukungan dan masukan dari legislatif agar pelaksanaan program 3 Juta Rumah dapat berjalan sesuai aturan.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga dan P3K Penyuluh BKKBN.
Maruarar menegaskan komitmennya untuk merevisi aturan penyaluran program BSPS agar lebih akuntabel dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya.
Said Abdullah menegaskan pentingnya proses hukum yang adil dan terbuka. Ia meminta agar kasus korupsi ini tidak berhenti hanya pada temuan administratif.
Menteri PKP Maruarar Sirait memerintahkan jajarannya agar setiap temuan indikasi korupsi segera dilaporkan dan diproses aparat penegak hukum.
Maruarar menegaskan komitmen negara dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat dengan mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi bagi TPK dan Penyuluh BKKBN.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program KPR FLPP menjadi instrumen penting untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempermudah akses rumah subsidi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk tenaga pendamping keluarga.
Menurut Menteri PKP Maruarar Sirait, Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi mitra paling aktif dalam mendukung renovasi perumahan bagi masyarakat tidak mampu.
Maruarar menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo telah mengalokasikan kuota KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah, yakni dari 220.000 menjadi 350.000 unit.
Menurut Maruarar, peran swasta sangat penting dalam menentukan skema pendanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan yang menggantikan fungsi lapas.
Pemerintah berupaya memindahkan fungsi penjara yang penuh dan melebihi kapasitas ke lokasi lain. Lahan lama kemudian dapat menjadi lokasi perumahan rakyat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa dukungan penuh dari Danantara menjadi momentum positif untuk meningkatkan investasi di sektor perumahan.
Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan arahan langsung untuk menjajaki transformasi aset-aset negara berupa penjara menjadi kawasan perumahan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, dukungan investasi dari BPI Danantara menjadi sinyal positif untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat.
Menteri PKP Maruarar menegaskan bahwa rumah subsidi bukan diperuntukkan bagi orang kaya. Pemerintah akan menindak setiap penyalahgunaan fasilitas ini.
Maruarar menginstruksikan jajarannya dan BP Tapera untuk memverifikasi langsung ke lapangan guna memastikan rumah subsidi benar-benar dihuni oleh pemiliknya.
Program rumah subsidi ini merupakan bagian dari alokasi 220.000 unit rumah yang disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera tahun ini.
Ruang lingkup peraturan ini mencakup besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut penerbitan aturan tersebut sebagai langkah nyata memperbaiki akses terhadap rumah yang layak.
Pembangunan rumah panggung gratis disebut sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan perumahan, khususnya di wilayah rentan bencana seperti pesisir.
Menurut Jahja Setiaatmadja, BCA tidak hanya sekadar menyalurkan kredit, tetapi juga memastikan penerima kredit masuk dalam klasifikasi nasabah yang baik.
Menurut Maruarar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga terbuka terhadap minat investasi asing yang ingin berkontribusi dalam program perumahan.
Menteri Maruarar menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan alokasi rumah bersubsidi kepala seribu SPPI yang akan bertugas mengawal SPPG dalam program MBG.
Dalam pertemuan bersama Mendagri dan asosiasi pengembang, Menteri Maruarar menyoroti masih banyak daerah belum menjalankan SKB 3 Menteri secara optimal.
Menteri Maruarar menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan seluruh gaji yang diterimanya saat menjadi advisor untuk membantu menyelesaikan persoalan Meikarta.
Penghapusan BPHTB dan PBG oleh pemerintah dipastikan membuat harga rumah semakin terjangkau, terutama bagi mereka yang ingin memiliki hunian pertama.
Dengan adanya berbagai kebijakan, diharapkan kepemilikan rumah bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat meningkat secara signifikan.
Menteri PKP Ara dan Menteri BUMN Erick Thohir bersepakat untuk memanfaatkan 792 hektare lahan milik BUMN sebagai lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat.
Salah satu fokus Menteri PKP Ara adalah memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).