Proyek strategis nasional senilai US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp95,43 triliun ini diharapkan bisa mewujudkan swasembada energi dalam negeri.
Posts tagged as “Komisi XII DPR RI”
Mukhtarudin menilai proyek Indonesia Super Grid akan menjadi pilar strategis dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.
Kemitraan di sektor migas dan nuklir ini dinilai berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi.
Proyek FLNG Kasuri, yang dikembangkan oleh PT Layar Nusantara Gas di bawah naungan Genting Group, memiliki kapasitas produksi 1,2 juta metrik ton LNG per tahun.
Muhammad Haris menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan investasi yang merusak.
Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam memberikan izin usaha tambang, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Menurut Mukhtarudin, penundaan POD harus diselidiki secara serius karena ini berpotensi merugikan kepentingan nasional dan menahan kemandirian energi nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat penyimpanan karbon di Asia Tenggara.
Mukhtarudin menyoroti masih banyaknya lokasi bekas tambang yang terbengkala–beberapa di antaranya karena perusahaan tidak menjalankan kewajiban pascatambang.
Mukhtarudin mengaku industrialisasi dan hilirisasi saat ini akan menjadi kebijakan sentral pemerintah untuk meningkatkan kontribusi industri terhadap PDB.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyatakan tidak ada wacana pembentukan panitia khusus oleh pihaknya untuk menyikapi kasus korupsi Pertamina.
Menurut Mukhtarudin, proses penegakan hukum yang tengah dijalankan pihak Kejaksaan Agung sudah merepresentasikan kepentingan publik yang lebih luas.
Mukhtarudin meminta PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan yang komprehensif dan sosialisasi masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92.
Syafruddin mengatakan, harga jual gas LPG juga perlu diperhatikan dan jangan sampai melebihi jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ada di daerah.
Syafruddin meminta tidak boleh ada penimbunan gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah, meskipun aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto.
Masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik tentu sangat berharap agar program elektrifikasi 100 persen itu bisa menjangkau daerah mereka.