JPPI menilai putusan MK yang mengharuskan pendidikan dasar tanpa biaya untuk sekolah swasta pun harus dibarengi dengan langkah konkret dari Presiden Prabowo.
Posts tagged as “Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia”
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengingatkan bahwa perintah tersebut menuntut keterlibatan lintas kementerian yang hanya bisa dikomandoi oleh Presiden.
Anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus secara konkret diarahkan untuk menjamin hak pendidikan dasar tanpa pungutan, tanpa membedakan jenis sekolahnya.
Putusan ini merespons permohonan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menggugat eksklusivitas pemenuhan wajib belajar di sekolah negeri.
MK menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin wajib belajar di jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk di sekolah swasta.
Filep Wamafma mengapresiasi putusan MK yang menegaskan kewajiban negara untuk menggratiskan pendidikan dasar dan menengah selama sembilan tahun
Melalui putusan terkait Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan pendidikan dasar gratis juga harus berlaku di sekolah swasta.
Pihak sekolah, khususnya sekolah swasta, disebut masih menahan ijazah karena uang tebusan yang dijanjikan Gubernur Dedi Mulyadi tak kunjung datang.
JPPI menyatakan bahwa usulan menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional adalah kemunduran peradaban dan keputusasaan dari pemerintah.
JPPI menilai praktik penahanan ijazah karena tunggakan biaya hingga orang tua yang terjerat pinjol demi biaya sekolah adalah bukti komersialisasi pendidikan.
JPPI menyoroti rendahnya integritas pendidikan yang dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.
Pendidikan, kata Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, adalah hak konstitusional, bukan layanan berbayar yang hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu.
JPPI meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan pendidikan bebas biaya dan berkualitas di Papua daripada hanya berfokus pada program Makan Bergizi Gratis.
Para siswa melakukan demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai tidak menjawab permasalahan utama pendidikan di Papua.
JPPI menilai banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tetapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran.