PROTIMES.CO — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti hambatan-hambatan teknis dalam pelaksanaan program 3 Juta Rumah, khususnya terkait ketepatan data dan implementasi kebijakan di tingkat daerah.
“Saya juga minta BPS bisa meng-update data terbaru yang tahun 2025, karena data saat ini adalah data 2023,” ujar Maruarar dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Senin (19/5/2025).
Ia menekankan bahwa seluruh kementerian dan lembaga telah sepakat menggunakan satu sumber data dari BPS.
Ia juga menyampaikan bahwa 70 kepala daerah belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terkait penggratisan BPHTB dan percepatan PBG.
“Padahal SKB tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertamanya,” tegasnya.
Menteri PKP juga menyampaikan terobosan lainnya, termasuk potensi pemanfaatan penjara yang tidak terpakai sebagai lokasi perumahan.
“Saya mendapatkan arahan langsung dari Presiden melalui saluran telepon sekali serta berbicara langsung sebanyak dua kali untuk memanfaatkan penjara jadi rumah,” katanya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
