PROTIMES.CO – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait wacana menjadikan program barak militer bagi anak nakal sebagai kebijakan nasional.
Menurutnya, usulan tersebut sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia dan pengakuan memalukan atas kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam menjalankan mandatnya.
“Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi? Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik,” kata Kornas JPPI, Ubaid Matraji di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Ubaid menegaskan jika program barak militer benar-benar diterapkan, hal itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa Kemendikdasmen telah angkat tangan dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik generasi penerus bangsa.
Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.
“Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir,” kata Ubaid.
Karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah. Kelompok ini mengajukan empat tuntutan.
Pertama, pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional. Kedua, pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide ini.
Selanjutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbud Ristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya. Terakhir, pemerintah fokus dan berinvestasi nyata pada pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.
“Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah. Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini,” ujar JPPI.
JPPI menyeru kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer dan menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
