PROTIMES.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disampaikan Nusron dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (30/4/2025).
“Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu datanya ada, kita bisa langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang nanti akan disertifikasi untuk Sekolah Rakyat,” ujar Nusron.
Meskipun begitu, ia mengingatkan agar proses pengadaan lahan tidak menyentuh Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
Nusron juga meminta koordinasi dilakukan secara efisien dan fokus pada substansi.
Dalam aspek teknis, Nusron menekankan pentingnya kejelasan status hukum atas tanah. Ia menyoroti potensi konflik apabila terdapat tumpang tindih kepemilikan aset antarlembaga.
“Kalau tanah milik Kemensos, tapi bangunan milik lembaga lain, bisa menimbulkan konflik,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa kebutuhan tanah untuk Sekolah Rakyat berasal dari usulan pemerintah daerah. Akan tetapi, sebagian besar tanah yang diajukan belum memiliki sertifikat.
“Kami berharap, hal ini akan menjadi perhatian Menteri Nusron karena Pak Presiden menargetkan bahwa, jika tanahnya clean and clear, pembangunan akan dimulai pada bulan Juli ini,” jelas Saifullah.
Ia juga menyerahkan laporan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Menteri ATR/BPN. Proyek ini menargetkan pembangunan 200 sekolah dari jenjang SD hingga SMA untuk masyarakat kurang mampu.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
