PROTIMES.CO – Pemerintah menargetkan pembangunan dan penyaluran 220.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025, yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangka memperingati Hari Buruh di Jakarta, Kamis (1/5/2025).
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi,” kata Maruarar.
Ia menegaskan bahwa rumah subsidi bukan diperuntukkan bagi orang kaya. Pemerintah akan menindak setiap penyalahgunaan fasilitas ini agar hanya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tapi rumah pertama bagi MBR yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah,” tandasnya.
Kementerian PKP pun telah menerbitkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 sebagai dasar hukum yang mengatur batas penghasilan penerima rumah subsidi.
Peraturan ini diharapkan mendorong pemerataan akses perumahan sekaligus menggairahkan sektor properti.
Menteri PKP juga mengaku telah menemukan sejumlah rumah subsidi yang tidak dihuni oleh pemiliknya dan dalam kondisi tidak layak huni.
Oleh karena itu, ia memerintahkan jajarannya bersama BP Tapera untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Selain itu, program rumah subsidi juga akan disinergikan dengan berbagai kementerian sesuai dengan segmen penerima manfaat.
Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan untuk buruh, Kementerian Pendidikan Dasar untuk guru, hingga Kementerian Kesehatan untuk tenaga medis.
“Kami tidak melaksanakan ground breaking, tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR,” pungkas Maruarar.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment