PROTIMES.CO – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendorong rekonsiliasi dan perdamaian di tanah Papua.
Salah satu perhatian utama adalah persoalan pengungsi yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam upaya tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM bersama Staf Khusus Menteri HAM bidang Isu Strategis mengadakan dialog dengan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Bupati Maybrat, serta unsur Forkopimda di Sorong, Rabu (23/4/2025).
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menekankan pentingnya segera mengakhiri siklus penderitaan di tanah Papua.
“Papua yang semua warganya merasa aman, adil, sejahtera, dan bahagia akan dapat terwujud dengan semangat kemanusiaan universal dan perdamaian abadi,” tegasnya.
Dalam penanganan pengungsi, Munafrizal menjelaskan bahwa langkah-langkah terukur perlu dilakukan.
Untuk jangka pendek, negara harus memastikan pemenuhan kebutuhan hidup dasar dan hak-hak asasi para pengungsi. Sementara dalam jangka menengah, pengungsi perlu dipersiapkan untuk kembali ke tempat asal mereka dengan aman dan damai.
“Pada akhirnya pengentasan persoalan pengungsi di Papua mensyaratkan spiral kekerasan harus dihentikan agar tercipta kehidupan aman dan damai di tanah Papua,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, 1.048 kepala keluarga (KK) dari Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya telah kembali ke kampung halaman mereka.
Sebelumnya, sebanyak 1.220 KK mengungsi akibat konflik sosial pada tahun 2022.
Munafrizal menyampaikan apresiasinya atas upaya pemerintah Kabupaten Maybrat dalam menangani masalah ini.
Lebih lanjut, Munafrizal mengajak seluruh pihak untuk menghormati hak hidup manusia dan mengakhiri kekerasan di Papua. Ia mengingatkan bahwa masa depan anak-anak Papua tidak boleh dikorbankan oleh konflik yang berkepanjangan.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
