Kementerian UMKM Perkuat Sinergi Lintas Sektor Demi Percepatan Layanan dan Daya Saing Usaha

PROTIMES.CO — Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendorong kinerja UMKM di kuartal II tahun 2025.

Fokus utama diarahkan pada percepatan layanan perizinan, sertifikasi, hingga pembiayaan yang dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas pelaku UMKM.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kolaborasi melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Hukum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Langkah ini dinilai penting untuk memperluas dampak UMKM terhadap perekonomian nasional.

“Yang kita lakukan, ini semua mampu memberikan percepatan pelayanan, guna meningkatkan daya saing UMKM kita di Indonesia. Impact-nya adalah pergerakan ekonomi dan peningkatan tenaga kerja,” ujar Menteri Maman.

Capaian signifikan terlihat dari lonjakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mencapai 1.445.205 NIB hingga kuartal II, atau naik 95,4 persen dari kuartal sebelumnya. Jumlah ini sudah menyentuh 83,72 persen dari target 2025 sebesar 2,5 juta NIB.

Program lain seperti sertifikasi halal juga menunjukkan progres signifikan. Tercatat 654.518 sertifikat halal diterbitkan di kuartal II.

Akumulasi sejak tahun 2019 mencapai 2.348.061 sertifikat untuk 6.563.083 produk. Sebagian besar, yakni 97,2 persen, melalui skema self declare.

Untuk SNI Bina UMK, terdapat peningkatan 105 persen dengan 194.401 pengusaha UMK menerima sertifikasi di kuartal II. Akumulasi mencapai 1.028.567 pengusaha dan 1.205.533 produk bersertifikasi.

Menteri Maman menegaskan, semua inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo melalui program Asta Cita, guna memastikan pelayanan maksimal kepada pelaku UMKM.

“Saya harap kolaborasi ini terus ditingkatkan untuk menjalankan perintah Presiden,” ujarnya.

Sejumlah pejabat dari lembaga terkait turut hadir mendukung sinergi ini, termasuk BPJPH, Kementerian Investasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum, BPOM, dan BSN.

Pewarta: Dzakwan

Editor: Khopipah