PROTIMES.CO — Program Sekolah Rakyat mendapat dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS Amalia Adininggar menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem akan berdampak positif pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Dalam rapat tingkat menteri (RTM) implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Menko PM A. Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya memastikan seluruh anak keluarga miskin ekstrem dapat bersekolah.
DTSEN mencatat 5.360.654 anak usia sekolah berasal dari kelompok ini, namun 422.616 di antaranya tidak bersekolah sama sekali.
“Dari seluruh anak usia sekolah di keluarga miskin ekstrem, sebanyak 422.616 di antaranya putus sekolah atau tidak bersekolah,” ucap Muhaimin Iskandar.
Amalia Adininggar menyambut langkah tersebut. Ia hadir untuk memberikan perspektif statistik.
“Data BPS juga mengatakan, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, semakin sejahtera rumah tangga tersebut,” ujarnya.
Sekolah Rakyat, yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 8/2025, menggunakan verifikasi DTSEN untuk menjaring peserta secara selektif.
Hal ini untuk memastikan program tepat sasaran, tanpa prosedur pendaftaran umum yang dapat meminggirkan keluarga paling rentan.
Menko Muhaimin memaparkan, akses pendidikan berkualitas membuka peluang ekonomi lebih baik bagi keluarga miskin ekstrem.
“Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa memiliki harapan masa depan lebih terjamin, berdaya, dan pada akhirnya memutus warisan kemiskinan di keluarganya,” paparnya.
Sinergi Kemenko PM dengan BPS dan kementerian/lembaga lain diharapkan semakin memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrem menuju target nol persen pada tahun 2026.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment