PROTIMES.CO — Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan kekhawatiran terhadap keberlangsungan sekolah swasta di Jawa Barat akibat kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi.
Kebijakan menampung 50 siswa dalam satu kelas di sekolah negeri dinilai berpotensi mematikan eksistensi SMA/SMK swasta.
“Lama kelamaan sekolah swasta bisa bubar dan para gurunya kehilangan pekerjaan,” kata Satriwan Salim, Koordinator Nasional P2G.
Ia menyebutkan beberapa sekolah swasta di Jawa Barat sudah mulai merasakan dampaknya.
“SMA Bhakti Putra Indonesia di Garut Selatan hanya menerima 13 pendaftar, dan SMA Pasundan di Tasikmalaya hanya empat calon murid,” ujar Satriwan.
Menurutnya, ini bukan fenomena baru. Dalam lima tahun terakhir, minat siswa ke sekolah swasta terus menurun, namun diperparah dengan kebijakan Gubernur Jabar kali ini.
P2G menilai kebijakan tersebut membuat siswa terkonsentrasi di sekolah negeri, sementara sekolah swasta kehilangan murid. Hal ini dianggap tidak menyelesaikan persoalan anak putus sekolah secara menyeluruh.
Satriwan juga menyatakan, jika terus dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan efek domino dalam dunia pendidikan.
“Kami menerima banyak laporan dari sekolah swasta yang kesulitan mempertahankan operasionalnya,” ujarnya.
P2G mendesak Gubernur Jabar untuk melibatkan sekolah swasta dalam solusi pendidikan, agar tidak ada ketimpangan.
“Jangan sampai kebijakan ini ‘membunuh’ sekolah swasta yang selama ini turut mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Satriwan.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment