PROTIMES.CO – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyoroti rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan tarif transportasi online (ojek online/ojol) sebesar 8-15%.
Dia menilai rencana tersebut belum dikomunikasikan secara resmi dengan DPR RI, meskipun menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Ini bukan sekadar soal tarif. Ini soal lima juta mitra pengemudi dan sekitar 147 juta pengguna layanan transportasi online di Indonesia,” kata Huda di Jakarta, Rabu (2/7/2025).
“Maka seharusnya keputusan kenaikan tarif ini diambil berdasarkan kajian yang matang, melalui simulasi dan survei kepada kedua belah pihak, mitra pengemudi dan pengguna,” sambungnya.
Menurut politisi PKB ini, secara sekilas, kebijakan menaikkan tarif ojol memang terlihat sebagai solusi cepat untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.
Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa problem utama justru terletak pada relasi yang tidak adil antara aplikator dan mitra pengemudi (driver).
“Selama ini para driver terus mengeluhkan besarnya potongan dari aplikator, minimnya transparansi algoritma distribusi order, hingga sanksi sepihak yang dikenakan secara otomatis. Selama relasi ini belum dibenahi, maka setinggi apa pun tarifnya, kesejahteraan mitra tidak akan tercapai,” tegasnya.
Huda juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kenaikan tarif terhadap perilaku pengguna. Jika tarif baru dianggap terlalu tinggi, besar kemungkinan masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi.
“Kalau ini terjadi, lalu lintas akan semakin padat, pendapatan driver turun, dan bisnis transportasi online pun bisa merosot. Padahal sektor ini menjadi bantalan ekonomi nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.
Dalam hal ini, Huda meminta Kemenhub agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan.
Dia juga mendesak agar kementerian melakukan kajian mendalam dengan melibatkan akademisi, pengguna, serta para pengemudi sebelum kebijakan ditetapkan.
“Kami di Komisi V akan segera berkomunikasi dengan Kemenhub agar keputusan semacam ini tak dilakukan sepihak. Harus ada transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment