Press "Enter" to skip to content
Seorang siswa mengonsumsi MBG. (Foto: BGN)

Kasus Keracunan MBG, BGN dan BPOM Didesak Tingkatkan Pengawasan 

PROTIMES.CO – Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menanggapi terjadinya sejumlah kasus keracunan sejak program tersebut mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.

“Program MBG adalah program unggulan Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kasus keracunan yang sudah terjadi harus dijadikan pelajaran penting,” ujar Asep Romy Romaya, Rabu (2/7/2025)

“Kami mendesak BGN dan BPOM agar melakukan pengawasan lebih ketat dan menyeluruh, agar tidak ada celah terjadinya kasus yang membahayakan penerima manfaat,” sambungnya.

Politisi PKB ini mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPOM, hingga saat ini tercatat sedikitnya 17 insiden luar biasa kasus keracunan. Kejadian keracunan tersebut tersebar di 10 provinsi.

“Selain juga terjadi kasus lain seperti MBG yang disebar mentah, rendahnya higienitas, hingga distribusi yang lambat,” katanya.

Asep menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kualitas pangan dalam program ini. Makanan yang dibagikan harus memenuhi standar gizi seimbang mencakup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh.

“BGN dan BPOM perlu memastikan bahwa standar gizi benar-benar diterapkan dalam seluruh proses MBG. Tidak hanya dari sisi kandungan gizi, tetapi juga mutu dan keamanannya — mulai dari fortifikasi, pelabelan, pengujian produk, hingga distribusi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat di fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Komisi IX, sebutnya, juga meminta BPOM dan BGN untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam implementasi pengawasan pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. 

Selain itu, edukasi terkait keamanan pangan kepada pengelola SPPG serta masyarakat penerima manfaat juga harus diperluas.

“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu ada sinergi seluruh pihak untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat tanpa menimbulkan risiko kesehatan,” pungkas Asep.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah

Be First to Comment

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    © 2025 Protimes.co