PROTIMES.CO — Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Ahmad A. Hariri, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut).
Dia menegaskan penindakan yang telah dilakukan melalui OTT tidak boleh terhenti hanya pada tingkat pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Dalam banyak kasus korupsi pembangunan jalan, apalagi nilainya di atas 100 milliar, ini biasanya jatah proyek pejabat besar. Apalagi terjalin koordinasi dengan satker PJN, Pasti ada juga alokasi khusus yang juga disediakan untuk pejabat yang lebih tinggi lainnya,” kata Hariri, Senin (30/6/2025).
Diketahui ada dua proyek yang tengah ditangani KPK di Sumut, yakni proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR dan proyek preservasi atau pemeliharaan jalan di Satker PJN Wilayah I Sumut, merupakan proyek yang nilainya mencapai Rp. 231.8 Milliar.
Dengan total nilai anggaran yang fantastis dan rincian banyak program, kasus ini dinilai jelas sebagai permainan highclass.
“Jadi ini kasus yang cukup besar. Kita patut apresiasi dan dukung penuh keberanian KPK, karena kita yakin pasti ada koruptor kakap yang akan diungkap KPK,” kata Hariri.
“KPK mesti gerak cepat, tindak OTT yang digelar kemarin pasti membuat gagap para pihak yang ikut terlibat. Maka secepatnya, KPK harus terus menelusuri siapa saja penerima aliran-aliran dana dalam kasus korupsi ini,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment