PROTIMES.CO – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak lagi bisa dilakukan dengan cara konvensional. Ia menekankan perlunya pendekatan baru yang lebih presisi, berbasis data, serta melibatkan kolaborasi lintas pihak.
“Kemiskinan harus dientaskan dengan cara yang baru. Kita tidak bisa lagi memakai pendekatan yang sama lalu berharap hasil yang berbeda. Harus berbasis data, kolaboratif, dan menyentuh kebutuhan riil warga,” ujar Muhaimin saat Dialog Menko PM dalam rangka Rembug Inpres 8/2025 di Balai Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.
Pemerintah, kata Muhaimin, menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan total menjadi lima persen pada tahun 2029.
Untuk itu, ia menyebut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai arah kebijakan yang menitikberatkan pada tiga strategi utama, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Akan tetapi, ia menekankan bahwa strategi tersebut hanya akan berhasil jika didasarkan pada data akurat.
“DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah kunci. Tidak boleh ada lagi bantuan yang salah sasaran. Validasi data harus menjadi tugas rutin pemerintah daerah,” tegasnya.
Muhaimin juga meminta agar program-program padat karya, pelatihan kerja, dan inkubasi bisnis diperluas.
“Kalau ada keluarga miskin yang sudah mulai usaha, jangan dilepas begitu saja. Harus didampingi, difasilitasi, dan diarahkan agar bisa mandiri,” ujarnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment