PROTIMES.CO – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan aksi teatrikal simbolik yang sarat makna di depan Istana Merdeka dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Mereka hadir dengan mengenakan pakaian serba hitam dan membawa payung hitam sebagai lambang duka atas kondisi pendidikan yang dianggap semakin terpuruk.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa komersialisasi pendidikan telah melukai prinsip keadilan sosial.
“Jika integritas pendidikan ambruk dan pendidikan dikomersialisasi, maka kita sedang memasang bom waktu bagi kehancuran bangsa dari dalam,” ujarnya.
JPPI menilai bahwa praktik penahanan ijazah karena tunggakan biaya hingga orang tua yang terjerat pinjaman online demi biaya sekolah adalah bukti nyata komersialisasi.
“Sekolah telah berubah menjadi toko penjual ijazah,” kata Ubaid.
Untuk menghentikan hal ini, JPPI telah menggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara No.3/PUU-XXII/2024 dan menuntut sekolah benar-benar bebas biaya. Akan tetapi, hingga kini, belum ada putusan dari MK.
JPPI juga mempertanyakan efektivitas pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.
Mereka menilai dana tersebut belum diarahkan untuk mengatasi akar persoalan pendidikan seperti mahalnya biaya dan rendahnya kualitas.
Dalam surat terbukanya kepada Presiden Prabowo Subianto, JPPI menyampaikan lima tuntutan, termasuk penghentian komersialisasi dan pemerataan tunjangan guru.
Data mereka menunjukkan 2,6 juta guru belum mendapatkan tunjangan profesi.
JPPI juga mengajak pemerintah untuk mengutamakan perbaikan sistem ketimbang hanya mengedepankan program populis.
“Sekolah bebas biaya adalah amanat konstitusi, bukan sekadar pilihan kebijakan,” tegas Ubaid.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
