PROTIMES.CO – Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan kritik tajam kepada pemerintah melalui aksi teatrikal dan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Aksi tersebut digelar di depan Istana Merdeka dan Mahkamah Konstitusi, Jumat (2/5/2025).
Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan bahwa momen Hardiknas semestinya menjadi waktu untuk evaluasi serius terhadap kebijakan pendidikan.
“Kami ingin menyampaikan pesan kuat bahwa pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
JPPI menyoroti rendahnya integritas pendidikan yang dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024.
Korupsi di sektor pendidikan dinilai telah merusak kepercayaan publik dan menyulitkan upaya perbaikan.
Dalam surat terbukanya, JPPI juga menuntut audit menyeluruh atas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Mereka mendesak agar anggaran itu tidak tersebar ke puluhan kementerian, melainkan difokuskan ke kementerian teknis seperti Kemendikbud Ristek dan Kemenag.
“Anggaran pendidikan jangan jadi bancakan K/L. Harus difokuskan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan menengah,” kata Ubaid.
Tuntutan lainnya adalah penghapusan penahanan ijazah dan pemberian tunjangan profesi guru yang masih belum diterima oleh jutaan guru.
Data JPPI menyebutkan bahwa lebih dari 2,6 juta guru belum memperoleh tunjangan tersebut.
Selain itu, JPPI juga menyoroti ketimpangan sarana pendidikan. Mereka mencatat 60,6 persen bangunan SD dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai, serta 3,9 juta anak yang tidak bersekolah.
JPPI mengingatkan bahwa perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama Presiden.
“Pendidikan yang bermutu dan bebas biaya adalah hak seluruh anak bangsa, bukan sekadar wacana kampanye,” tegasnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
