PROTIMES.CO – Sejumlah peneliti mendesak pemerintah agar mengutamakan pelibatan masyarakat secara bermakna dalam kebijakan dan implementasi transisi energi berkeadilan.
Desakan ini muncul menyusul maraknya konflik antara masyarakat dan pemerintah maupun antarmasyarakat yang terdampak proyek energi terbarukan.
Isu ini mencuat dalam forum “Polarization and Its Discontents in the Global South: Mitigation Measures, Strategies, and Policies” yang digelar Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) pada 25–26 April 2025 di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Forum ini melibatkan sejumlah pakar dari Kolombia, Brasil, Inggris, Malaysia, Indonesia, dan Afrika Selatan.
“Wacana elit lebih fokus pada kebutuhan energi listrik. Padahal, bagi masyarakat lokal, energi mencakup seluruh dimensi kehidupan. Pendekatan holistik, terutama pelibatan masyarakat sebagai subyek transisi energi, adalah syarat mutlak,” kata Samsul Maarif, anggota Majelis Konsorsium ICRS.
Forum ini menyoroti bahwa polarisasi kian menguat di negara-negara Global South, dipicu oleh kebijakan transisi energi yang tak melibatkan masyarakat secara utuh.
Polarisasi ini berpotensi memicu konflik yang menghambat proses pembangunan proyek energi terbarukan.
Film “Di Bawah Bayang-Bayang Mata Bor” menjadi salah satu studi kasus yang ditampilkan dalam forum.
Film tersebut mengangkat konflik sosial akibat proyek panas bumi di Gunung Tampomas, Sumedang, Jawa Barat, yang dinilai mengabaikan hak masyarakat lokal.
Warga setempat seperti Eme dari Desa Cilangkap menyatakan bahwa proyek yang disebut energi bersih oleh pemerintah justru merampas sumber air, sawah, dan hutan adat masyarakat.
“Ini tetap bentuk perampasan ruang hidup,” ujarnya.
Chelsea, warga Toraja, menambahkan bahwa masyarakat tidak diberi informasi atau dilibatkan dalam proyek tersebut. “Justru yang diajak hanya pemerintah setempat,” katanya.
Forum ini menekankan bahwa proyek energi terbarukan tak bisa berkelanjutan jika mengabaikan keadilan sosial.
Negara dan industri dituntut menghargai nilai budaya dan ekologis kawasan, serta menjamin akuntabilitas publik dalam proyek energi besar.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
