PROTIMES.CO – Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut (RUU Kamla) diharapkan dapat segera diselesaikan pada tahun 2025.
Anggota Komisi I DPR RI Habib Idrus Al Jufri menuturkan RUU ini sangat penting mengingat ancaman maritim yang semakin kompleks dan mendalam, mulai dari pencurian sumber daya alam, perdagangan ilegal, hingga terorisme laut yang semakin berkembang.
Menurutnya, RUU Kamla akan memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan jelas terkait pengelolaan keamanan laut Indonesia.
Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana Badan Keamanan Laut (Bakamla) dapat memiliki kewenangan yang lebih besar dalam penyidikan di laut, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang juga terkait dengan keamanan laut, seperti TNI AL dan Polri.
“Keamanan laut Indonesia adalah bagian penting dari kedaulatan nasional kita. Dengan adanya RUU Kamla, kita memastikan bahwa Bakamla memiliki kewenangan penuh dalam hal penyidikan dan penindakan terhadap berbagai ancaman yang ada di perairan Indonesia,” ungkap Habib Idrus Al Jufri di Jakarta, Selasa (29/4/2025).
“Ini penting agar koordinasi antar instansi lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat tindakan cepat dan efektif,” imbuhnya.
Indonesia adalah negara dengan wilayah laut terbesar kedua di dunia, yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama di laut.
Akan tetapi, kekayaan tersebut sering kali menjadi sasaran bagi penyelundup dan pihak asing yang mencuri sumber daya alam Indonesia.
Habib Idrus Al Jufri mengatakan banyak aktivitas ilegal di laut yang dapat merugikan negara dan masyarakat, seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan penyelundupan barang terlarang.
Habib Idrus menekankan bahwa untuk menghadapi masalah ini, Indonesia membutuhkan strategi yang lebih terstruktur dan sinergi antar lembaga negara dalam mengawasi dan menjaga perairan Indonesia.
“Kita tidak boleh lengah dalam mengelola keamanan laut kita. Kekayaan alam kita banyak yang dicuri, dimanfaatkan pihak asing, dan diperdagangkan secara ilegal,” ujarnya.
“Oleh karena itu, kita harus lebih aktif menjaga kedaulatan laut Indonesia, baik dari segi keamanan maupun ekonomi, agar negara kita tetap berdiri kokoh di kancah internasional,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
