PROTIMES.CO – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) tidak akan melakukan razia atau operasi yustisia terhadap pendatang baru yang datang ke Jakarta pasca-Lebaran.
Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan memprioritaskan pendataan dan layanan administrasi kependudukan (adminduk) secara terstruktur dan menyeluruh.
“Kami tidak melakukan operasi yustisia. Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang,” kata Pramono saat memberikan keterangan di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Menurut Pramono, pendekatan ini diambil untuk menciptakan suasana yang kondusif dan inklusif bagi masyarakat yang ingin mengadu nasib di Jakarta.
Ia menyatakan, Jakarta terbuka bagi siapa saja, asalkan pendatang membawa identitas dan mampu menjaga ketertiban sosial.
Pemprov DKI juga menyediakan fasilitas pelatihan keterampilan di berbagai tingkat wilayah, mulai dari kelurahan hingga kecamatan, untuk membantu pendatang meningkatkan kompetensinya.
Akan tetapi, pelatihan ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki identitas resmi.
“Kalau dia mempunyai identitas, sekali lagi kami memberikan kesempatan untuk ikut pelatihan,” ujar Pramono.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta telah menyiapkan layanan adminduk yang mudah diakses dan tanpa biaya.
Kepala Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengimbau para pendatang untuk segera melapor ke RT, RW, dan loket pelayanan sesuai domisili.
Budi menjelaskan bahwa pendatang akan dibagi dalam dua kategori, yaitu mereka yang membawa Surat Keterangan Pindah (SKP) dan yang datang sebagai penduduk nonpermanen.
Kedua kategori tersebut tetap harus tercatat secara administratif agar tertib dan mendapat layanan yang sesuai.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
