PROTIMES.CO – Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyesalkan langkah Menteri Kehutanan Juli Antoni yang memasukkan kader PSI ke dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Diketahui FOLU Net Sink 2030 adalah organisasi bentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang didirikan untuk mengkondisikan pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim di tahun 2030.
Seharusnya, menurut politikus Golkar ini, figur-figur yang mengisi pos jabatan dalam organisasi ini adalah orang yang berpengalaman dalam persoalan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup.
Bukan dengan menempatkan kader-kader partai yang tak jelas latar belakang serta kapasitasnya untuk mendukung jalannya roda organisasi.
“Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yg bertentangan dengan UU,” kata Firman kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Selain itu, apa yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menurut Firman Soebagyo, yang juga anggota Baleg DPR RI, merupakan langkah menyesatkan yang melemahkan posisi ASN.
Alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan merit sistem kepegawaian, Raja Juli justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri, yang notabene merupakan kader PSI.
“Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional. Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di masa dua periode pemerintahan akhir-akhir ini dan sekarang masuk masa periode ke-3,” sebut Firman, yang juga Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia.
Untuk itu, Firman Soebagyo yang juga legislator dapil Jateng III ini berharap Presiden Prabowo bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Jangan sampai kasus serupa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini.
“Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” pungkasnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
