PROTIMES.CO – Sejumlah warga Kampung Bayam yang belum menerima kunci hunian di Kampung Susun Bayam menggelar unjuk rasa di depan Jakarta International Stadium (JIS) untuk meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mereka mempertanyakan alasan sebagian besar warga yang terdaftar dalam SK Wali Kota tidak diundang dalam acara penyerahan kunci hunian Kampung Bayam Madani.
“Kami tidak dapat informasi terkait acara ini. Dari 123 KK yang ada dalam SK Wali Kota, hanya sebagian kecil yang diundang,” ujar Gugun, anggota Urban Poor Consortium (UPC), saat ditemui di lokasi.
Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menemui warga dan berjanji bahwa seluruh warga yang terdaftar dalam SK akan mendapatkan tempat di Kampung Susun Bayam. Akan tetapi, mekanisme hunian masih belum jelas.
“Pak Gubernur sudah menjanjikan ruang musyawarah yang akan dipimpin oleh Pak Asbang. Di situ kita akan membahas bagaimana cara penghunian,” tambahnya.
Gugun juga menilai ada unsur politis dalam pembagian undangan. “Saat Pilkada, mereka hanya bertemu dengan kelompok Kampung Bayam Madani, jadi sekarang yang diundang hanya mereka. Padahal, setelah jadi gubernur, harusnya semua warga diperlakukan sama,” tegasnya.
Sementara itu, Shirley, perwakilan dari Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB), menyebut bahwa warga masih menunggu jadwal musyawarah yang akan dilakukan pada 10 Maret 2025.
“Kami ada rencana audiensi dengan Pak Asbang hari Senin nanti, jadi mungkin sekalian bahas ini,” ujarnya.
Sebagian warga yang belum mendapat kepastian hunian sementara tinggal di Rusunawa Rorotan atau Nagrak, setelah sebelumnya harus meninggalkan area sekitar JIS karena pembangunan trotoar menjelang Piala Dunia U-17.
Mereka berharap musyawarah mendatang dapat memberikan kepastian soal kepindahan mereka ke Kampung Susun Bayam.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
