PROTIMES.CO – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyarankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) fokus menyasar pelajar dan masyarakat yang berasal dari keluarga miskin.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta prinsip penghematan anggaran.
“Kalau menurut saya, dipilah-pilah. Yang sesuai dengan konstitusi pasal 34 adalah fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi yang pas dibiayai oleh negara untuk makan bergizi adalah anak-anak yang berasal dari keluarga fakir miskin,” ujar tokoh agama yang akrab disapa Buya Anwar itu, Rabu (5/3/2025).
Ketua Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup, PP Muhammadiyah tersebut menjelaskan, prinsip penghematan bisa terpenuhi bila program MBG tidak menyebar di seluruh kalangan, tapi khusus masyarakat miskin.
“Sehingga dana yang diperlukan dari APBN menjadi turun dan bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain,” kata dia.
Pernyataan Buya Anwar ini sejalan dengan kritikan berbagai pihak terkait pelaksanaan program MBG.
Salah satunya disampaikan Center of Economic and Law Studies (Celios), yang menilai penyaluran MBG bisa menjadi tidak tepat sasaran bila disalurkan ke seluruh kalangan. Mereka pun meminta Presiden Prabowo berfokus kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan.
Buya Anwar mengatakan, program MBG juga harus mempertimbangkan sejumlah dampak ekonomi yang ditimbulkan. Misalnya turunnya pendapatan warung maupun pedagang yang beroperasi di sekitar sekolahan.
“Sudah terjadi di beberapa tempat, si abang-abang, si empok-empok, yang dagang (di sekitar sekolah) tidak punya pendapatan lagi,” kata dia.
Ulama kelahiran Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 15 Februari 1955 itu menekankan, pemerintah seharusnya memberdayakan pedagang makanan yang sudah beroperasi di lingkungan sekolah untuk mengelola program MBG.
“Tapi mereka perlu dididik dalam hal gizinya dan kebersihan,” ucapnya.
Dampak ekonomi lainnya, Buya Anwar menambahkan, kurangnya peluang petani atau peternak kecil sebagai pemasok menu makan bergizi. Ia menilai, sejauh ini, pemasok lebih banyak memberi peluang ke perusahaan besar, karena ketatnya syarat untuk bahan makanan MBG. Misalnya telur yang harus bersertifikat.
“Nah, kalau merugikan usaha mikro dan ultra mikro, apakah bisa dinyatakan Prabowo itu masih pro rakyat?” ujarnya.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
