PROTIMES.CO – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Tamsil menilai kebijakan ini justru membuat daerah berpeluang mendapatkan tambahan dana asal mampu menyelaraskan programnya dengan kebijakan nasional.
Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menerjemahkan visi Asta Cita, termasuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kemandirian daerah.
“Dari total efisiensi anggaran nasional sebesar Rp306 triliun, Rp50,59 triliun berasal dari TKD. Namun, daerah tetap bisa memperoleh tambahan dana jika program kerja mereka selaras dengan visi pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (11/2/2026).
Tamsil mencontohkan bahwa Papua Barat Daya dapat menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen dengan mengoptimalkan sektor pariwisata, perikanan, kelautan, dan kehutanan sebagai tumpuan utama.
Jika pemerintah daerah mampu menyusun proposal program yang sesuai dengan prioritas nasional, pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya dapat memperoleh kembali anggaran yang lebih besar untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Selain itu, Tamsil menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor-sektor potensial di Papua Barat Daya.
“Saat ini, kontribusi PNBP dari perikanan dan kehutanan masih jauh dari potensi sebenarnya. Pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada agar PNBP bisa menjadi sumber pendapatan signifikan,” pungkasnya.
Diketahui Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.
Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Pewarta: Khairul Anwar
Editor: Khopipah Indah Lestari
