Jelang Muktamar PPP, Thobahul Aftoni: Kemungkinan Muncul Figur Baru, Tunggu Tanggal Mainnya

PROTIMES.CO – Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan akan digelar pada 27-29 September 2025 di Jakarta.

Akan tetapi, terkait dengan figur Calon Ketua Umum, semakin banyak calon dinilai semakin bagus. Meskipun tidak lolos ke Senayan, hal itu menandakan PPP masih dicintai masyarakat.

Ketua DPP PPP, M. Thobahul Aftoni mengatakan hal tersebut merupakan bukti bahwa publik masih menginginkan PPP kembali ke parlemen di pemilu 2029 yang akan datang.

Menurutnya ada beberapa figur yang sudah muncul, seperti Husnan Bey Fanani.

“Beliau kader tulen PPP, pernah menjadi pengurus DPP PPP, pernah menjadi Anggota DPR RI dan juga pernah mendapatkan kepercayaan pemerintah sebagai Dubes Azarbeijan,” tuturnya.

“Ada juga nama Gus Idror Maemun yang juga figur  bagus, santri atau ulama Muda putra Ulama kharismatik dan tokoh PPP KH. Maemoen Zubeir. 

“Meskipun nama Gus Idror belum begitu familier di pusaran politik nasional. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada figur lain lagi yang akan muncul. Siapa itu? Kita tunggu saja kepastian jadwal resmi Muktamar dari DPP PPP, mengingat undangan muktamar juga belum disampaikan kepada DPW dan DPC PPP sebagai peserta muktamar,” tuturnya.

Sedangkan terkait dengan pencalonan Mardiono, hingga saat ini, yang bersangkutan dikabarkan belum mendeklarasikan diri untuk maju meskipun sudah ada beberapa daerah yang mendukungnya.

“Entah masih malu-malu atau mau tapi malu. Malu karena masih punya beban psikologis kegagalan PPP di pemilu 2024,” kata Thobahul Aftoni.

Dalam hal ini, Thobahul Aftoni mengatakan bahwa yang terpenting bagi kader PPP di seluruh Indonesia adalah muktamar berjalan dengan demokratis dan tidak menutup peluang dari siapapun yang ingin maju dan berhidmat di PPP.

“PPP harus terbuka. Sebagaimana mandat Mukernas II PPP pada Desember 2024, yang memutuskan bahwa PPP harus melakukan transformasi atau perubahan jika ingin kembali ke Parlemen pada pemilu 2029,” kata Thobahul Aftoni.

“Dan kami berharap muktamar berjalan dengan baik, tidak ada pelanggaran AD/ART yang menyertainya.

“Muktamar merupakan forum konstitusional tertinggi di PPP, maka harus menjunjung tinggi aturan dan mekanisme AD/ART. Seluruh persoalan internal yang belum terselesaikan harus diselesaikan sebelum muktamar digelar, agar legitimasi muktamar tidak tercederai,” tukasnya.

Pewarta: Khairul

Editor: Khopipah