PROTIMES.CO — Pemerintah menaruh perhatian besar pada keberlangsungan industri padat karya yang kini menghadapi tekanan global, khususnya di sektor makanan-minuman, tekstil, garmen, alas kaki, hingga furnitur.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan bahwa salah satu langkah strategis adalah meluncurkan Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
“Pemerintah meresponnya dengan meluncurkan dua skema prioritas yakni Kredit serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk menopang modal kerja, menjaga daya saing industri, dan mempertahankan lapangan kerja di daerah,” katanya dalam FGD di Bandung, Rabu (20/8/2025).
Program KIPK diatur melalui Permenko Nomor 4 Tahun 2025 dan diperkuat dengan Permenperin Nomor 34 Tahun 2025 tentang kriteria penerima.
Debitur KIPK dapat mengajukan pinjaman mulai Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan suku bunga yang sebagian ditanggung pemerintah.
Skema ini ditujukan untuk mendukung revitalisasi mesin produksi agar industri tetap kompetitif.
Pemerintah berharap dukungan modal ini dapat menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di daerah.
Provinsi Jawa Barat disebut sebagai salah satu pusat industri padat karya nasional. Pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut pada triwulan kedua 2025 mencapai 5,23%, lebih tinggi dari capaian nasional yang hanya 5,12%.
Salah satu calon debitur KIPK, Aep Hendar Cahyadi, pengusaha konveksi asal Majalaya, berpotensi memperoleh pembiayaan Rp1 miliar hingga Rp2 miliar untuk membeli mesin pencelupan.
FGD yang digelar ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan “KUR The Next: Adaptive and Integrative” dengan dukungan berbagai bank penyalur, lembaga penjamin, dan stakeholder terkait.
Dengan dukungan KIPK, pemerintah berharap industri padat karya tidak hanya mampu bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga terus menjadi penopang utama perekonomian nasional.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment