PROTIMES.CO – Ketua PBHI Jakarta, Muhamad Ridwan Ristomoyo, SH, menilai Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait telah gagal memahami substansi hak atas rumah sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM).
Menurut Ridwan, pemenuhan kebutuhan perumahan tidak bisa sekadar dilihat sebagai proyek pembangunan fisik semata, melainkan kewajiban negara untuk menjamin tempat tinggal yang layak bagi seluruh rakyat.
“Maruara Sirait tidak mengerti bahwa hak rumah adalah bagian dari HAM. Negara wajib hadir menjamin hak itu, bukan hanya menjadikannya komoditas,” ujar Ridwan di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Ia menilai, janji Presiden Prabowo Subianto yang mengusung program pembangunan tiga juta rumah semestinya menjadi prioritas nasional. Akan tetapi, hingga kini program tersebut dinilai jalan di tempat dan tak memiliki arah jelas.
“Program tiga juta rumah yang seharusnya jadi prioritas pemerintah Prabowo ternyata hanya sebatas omon-omon. Tidak ada roadmap yang jelas, tidak ada target tahunan yang terukur, dan masyarakat kecil tetap sulit mengakses rumah layak,” tambahnya.
PBHI Jakarta menyoroti lemahnya kebijakan Kementerian Perumahan dalam menghadirkan solusi konkret, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat di perkotaan yang terhimpit harga tanah serta kredit yang mahal.
Ridwan menegaskan bahwa kegagalan ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
“Di kota-kota besar, masyarakat miskin semakin tersingkir. Alih-alih diberikan rumah layak huni, mereka dipaksa menyewa dengan harga tinggi atau tinggal di kawasan kumuh. Itu bentuk pengabaian negara,” ungkapnya.
PBHI Jakarta mendorong Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja Maruara Sirait dan menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak atas perumahan.
“Kalau tidak ada perubahan, maka rezim ini sama saja melanjutkan pola lama: menjadikan rumah sebagai bisnis, bukan sebagai hak rakyat,” pungkas Ridwan.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment