PROTIMES.CO – Kursus wawasan kebangsaan yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI turut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia.
Diketahui kegiatan ini diperuntukkan bagi para pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik.
Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan kegiatan ini tidak hanya memperkuat wawasan kebangsaan, tetapi juga menjadi forum untuk menanggapi tantangan global dan dinamika politik nasional.
“Apabila kader pengurus parpol memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka masalah yang dihadapi bangsa Indonesia akan teratasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga menegaskan bahwa ideologi dan wawasan kebangsaan adalah perekat keberagaman bangsa.
“Tidak mungkin bangsa yang besar dan penuh pluralisme, diversity yang luar biasa ini, akan terus bertahan kalau tidak ada yang mengikat,” katanya.
Salah satu narasumber, Adi Prayitno, mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi pada 2016–2020 berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute.
“Meskipun begitu, terdapat sejumlah hal yang dapat meningkatkan optimisme kita terkait demokrasi di Indonesia,” tuturnya.
“Misalnya kemunduran demokrasi di Indonesia tidak separah negara-negara lainnya dan terdapat dukungan elit dan partai politik tertentu yang masih menginginkan untuk menjaga demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Selain Adi Prayitno, hadir pula Vita DD Soemarno dari Lemhannas RI dan Moch. Nurhasyim dari BRIN yang memberikan pandangan terkait kebangsaan dan demokrasi.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment