PROTIMES.CO — Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Langkah ini dilakukan setelah ditemukannya ratusan ribu penerima yang tidak berhak, termasuk yang terlibat judi online.
Mensos Saifullah Yusuf menyebut, data awal menunjukkan ada 600 ribu penerima bansos yang terindikasi bermain judi online.
“Data ini kami peroleh dari PPATK, setelah kami datang dan meminta konfirmasi soal rekening-rekening penerima bansos,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 375 ribu nama tengah diverifikasi. Latar belakang pekerjaan dan kondisi ekonominya juga tak luput dari pemeriksaan.
Beberapa penerima diketahui berprofesi sebagai dokter, pegawai BUMN, bahkan anggota legislatif daerah.
“Ternyata banyak yang pengakuannya saat buka rekening adalah dokter, pegawai BUMN, dan sebagainya. Ini sedang kami verifikasi. Dan kondisinya, bila tidak sesuai, akan kami coret,” jelasnya.
Saifullah mengatakan, BPS ditunjuk sebagai koordinator pemutakhiran data bansos nasional. Pemeriksaan meliputi profil rekening, saldo tabungan, hingga sumber penghasilan penerima.
Terkait laporan 35 anggota DPRD di Purwakarta yang menerima subsidi upah, ia menyebut temuan itu baru terdeteksi karena konsolidasi data dengan PPATK baru dimulai Februari 2025.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi penyaluran bansos melalui aplikasi Cek Bansos.
“Kalau ada keberatan, jangan hanya di media sosial. Sampaikan lewat aplikasi dengan data pendukung yang lengkap agar bisa ditindaklanjuti,” ujarnya.
“Kami butuh partisipasi masyarakat. Mari kita pastikan bansos ini bisa diterima oleh 20 juta penerima manfaat yang benar-benar berhak,” tutupnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment