Press "Enter" to skip to content

Rakor Kemenkum Tegaskan Komitmen Kolektif Percepat Reformasi Birokrasi

Menteri Supratman dalam Rakor Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025. (Foto: Kementerian Hukum)

PROTIMES.CO — Kementerian Hukum (Kemenkum) mempertegas komitmennya dalam mempercepat reformasi birokrasi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Semester I Tahun 2025.

Rakor ini, yang dilaksanakan di Gedung BPSDM Hukum pada Kamis (31/7/2025), menghasilkan 40 target capaian disertai rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa hasil rakor ini bukan sekadar perencanaan administratif, tetapi mencerminkan tanggung jawab bersama seluruh jajaran kementerian, baik pusat maupun daerah.

“Ini adalah kesepakatan dan komitmen yang harus kita kawal serta realisasikan secara sungguh-sungguh pada semester kedua ini,” ujarnya.

Menurutnya, jika suasana kerja berlangsung kondusif dan dijiwai dengan pendekatan nurani, maka arah kebijakan akan sejalan menuju satu tujuan. Ia meyakini inovasi-inovasi akan lahir dari idealisme yang dimiliki segenap aparatur sipil negara (ASN) Kemenkum.

“Saya yakin akan muncul inovasi-inovasi dari pikiran-pikiran yang sesungguhnya kita miliki,” tegas Supratman.

Pencapaian nyata telah terlihat, salah satunya dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Sumatera Selatan yang berhasil membentuk pos bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan.

Sementara itu, Kanwil NTB meraih predikat terbaik dalam capaian kinerja bidang administrasi semester I, disusul Jawa Timur dan Jawa Barat.

Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, menjelaskan rakor ini membahas 77 isu permasalahan dan menyusun 110 rencana tindak lanjut.

Hasilnya dituangkan dalam tiga dokumen utama, yakni Laporan Kinerja Semester I, Dokumen Rencana Aksi Percepatan Semester II, dan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025.

“Ketiga dokumen ini menjadi kompas strategis dalam menjalankan program kerja pada semester II Tahun 2025,” ujar Nico.

Rangkaian kegiatan juga mencakup uji kompetensi terhadap 96 pejabat pimpinan tinggi pratama. Uji ini dilakukan guna memastikan kesiapan kepemimpinan dalam mendukung transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Pewarta: Dzakwan

Editor: Khopipah

Be First to Comment

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *