PROTIMES.CO – Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih tak hanya menjadi agenda strategis pemerintah dalam mendorong ekonomi berbasis gotong royong, tapi juga mencatat performa kuat dari sisi komunikasi publik khususnya bagi Kementerian Koperasi (Kemenkop).
Berdasarkan hasil monitoring media, eksposur pemberitaan terhadap program Kopdes/Kel Merah Putih mengalami lonjakan signifikan, khususnya setelah peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Hal ini menjadi catatan positif bagi Kemenkop.
Capaian ini terjadi berkat sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan 18 kementerian/ lembaga dan juga BUMN seperti Bank Himbara, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya terutama media massa. Hingga awal Agustus, tercatat ada 49.162 pemberitaan di media online dan 1.014 di media cetak.
“Start-nya sudah bagus dari sisi pemberitaan, Kemenkop yang paling sering dibicarakan. Tinggal kita jaga endurance dan konsistensinya karena Kopdes/Kel Merah Putih ini menjadi alat perubahan sebagaimana pidato Pak Presiden untuk menggerakkan ekonomi dari bawah,” ujar Menkop dalam acara Sharing Session bertema “Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Gotong Royong” di Graha BNI, Jakarta, Senin (4/8/2025).
Tak hanya media arus utama, perbincangan publik di platform digital juga menunjukkan respons positif.
Sebanyak 104.729 unggahan di media sosial tercatat terkait isu Kopdes/Kel Merah Putih. Isu yang paling banyak dibicarakan meliputi pengesahan badan hukum koperasi, arah kebijakan pembiayaan, hingga peluncuran digitalisasi koperasi.
“Strategi kita ke depan harus menegaskan kesiapan kelembagaan koperasi dan menyajikan bukti nyata dampak dari program ini,” katanya.
Kinerja pemberitaan dan tingginya antusiasme publik terhadap program ini memperlihatkan bahwa narasi koperasi sebagai solusi ekonomi rakyat mulai mendapatkan ruang yang kuat di benak masyarakat.
Melalui dukungan komunikasi publik yang masif, konsisten, dan berbasis data, Kemenkop optimistis Kopdes/Kel Merah Putih dapat terus diperkuat sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.
Sementara untuk menjawab pertanyaan publik khususnya terkait dengan skema pembiayaan yang akan digulirkan melalui Kopdes/Kel Merah Putih, Menkop menyatakan bahwa saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Melalui PMK ini, diharapkan permasalahan terkait pembiayaan dapat digulirkan melalui Kopdes dengan mengacu pada ketentuan yang telah dipersyaratkan.
“Tentu proses ini dirancang transparan akuntabel dan melibatkan tiga pihak yaitu koperasi, bank seperti BNI, dan pemerintah daerah. Tetapi perlu diingat bahwa masalah koperasi ini tidak hanya berbicara soal akses modal, mereka juga harus disiapkan untuk dikelola secara profesional, modern, dan digital,” sambung Menkop.
Dalam memastikan operasionalisasi Kopdes/Kel Merah Putih dapat berjalan dengan baik, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak khususnya Bank Himbara, salah satunya seperti BNI.
Kerja sama yang dapat dibangun di antaranya terkait literasi keuangan hingga proses pendampingan Kopdes/Kel Merah Putih untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.
“Semua harus serba digital. Jadi saya harap BNI bisa lebih maju dalam digitalisasinya, agar bisa saling mendukung pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih di era digital seperti saat ini,” ucap Menkop.
Pewarta: Khairul
Editor: Khopipah
Be First to Comment