PROTIMES.CO — Pemerintah kembali menegaskan keberpihakannya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui ajang INABUYER B2B2G EXPO 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian UMKM, LKPP, dan HIPPINDO untuk mendorong implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan minimal 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah berasal dari UMKM.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa INABUYER merupakan bukti konkret komitmen negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional melalui pelibatan UMKM sebagai pemain utama rantai pasok nasional.
“Event INABUYER bersama LKPP ini adalah wujud nyata implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021,” kata Maman.
Ia juga menyoroti pentingnya validitas dan legalitas entitas UMKM serta keaslian produk lokal. Menurutnya, meskipun target 40 persen belanja telah tercapai, namun pengawasan terhadap kualitas dan asal produk harus diperketat.
“Bukan hanya entitas usahanya yang UMKM, tetapi juga produknya benar-benar manufaktur lokal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maman menekankan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan akan terus diperkuat, termasuk menyasar pengusaha desa.
“Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo berpihak pada UMKM dari desa-desa hingga kota,” ujarnya.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengamini pentingnya penguatan rantai pasok dalam negeri. Menurutnya, INABUYER bukan sekadar expo, tetapi strategi memperkuat perekonomian nasional dari hulu ke hilir.
“Isu rantai pasok ini menjadi perhatian Presiden Prabowo, dan INABUYER adalah salah satu strategi kuncinya,” ujar Hendrar.
Ia menambahkan, LKPP akan terus menyempurnakan katalog elektronik versi 6 agar transaksi pemerintah dengan UMKM menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.
Dengan sinergi antar-lembaga dan dukungan sektor ritel, INABUYER diyakini mampu menjadi pendorong utama transformasi belanja negara yang inklusif dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment