PROTIMES.CO — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk menggunakan anggaran secara tepat sasaran guna meningkatkan layanan pertanahan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta.
“Bapak/Ibu sekalian, dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent, dan akuntabel, dengan berbasis manajemen risiko,” ujar Menteri Nusron.
Pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026 yang telah ditetapkan mencapai Rp7,78 triliun. Anggaran ini direncanakan untuk mendukung program pelayanan pertanahan, penataan ruang, serta dukungan manajemen lainnya.
Nusron juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun, yang difokuskan untuk mempercepat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kebutuhan belanja pegawai baru CPNS dan PPPK, serta kegiatan penataan ruang.
“Kami mohon dukungan semoga semua program bisa berhasil, dan kami juga mohon dukungan, terutama terkait penambahan anggaran agar percepatan PTSL supaya lebih masif kepada masyarakat,” tambahnya.
Tingginya serapan anggaran ATR/BPN pada tahun 2024 yang mencapai 99,04% menjadi bukti kapasitas pelaksanaan program secara efektif. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat dukungan DPR terhadap kementerian tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan dukungannya.
“Saya pribadi mendukung sebesar Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini orangnya progresif. Maka saya support sekali,” ujarnya.
Rapat kerja ini turut dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari konsolidasi menyeluruh antarlembaga negara dalam optimalisasi pelayanan pertanahan.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment