PROTIMES.CO — Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memantau langsung jalannya rapat kerja seluruh komisi DPRD dalam rangka konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Khoirudin menjelaskan, percepatan pembahasan APBD Perubahan 2025 dilakukan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki cukup waktu merealisasikan program prioritas.
“Sengaja mulai di awal Juli agar Gubernur punya cukup waktu untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya,” ujarnya.
Ia berkeliling ke seluruh komisi untuk memastikan rapat berlangsung efektif serta menyampaikan pesan penting kepada anggota dewan dan jajaran eksekutif.
“Kalau pembahasan ditunda atau berjalan lambat, dampaknya akan terasa ke eksekutif dan pada akhirnya ke pelayanan publik,” tegasnya.
Menurutnya, pembahasan yang tepat waktu akan membuat hasilnya lebih cepat dirasakan masyarakat.
“Kita ingin anggaran ini benar-benar membawa manfaat bagi warga Jakarta,” katanya.
Khoirudin menyebut beberapa program strategis telah mendapat peningkatan alokasi, termasuk KJP Plus, KJMU, layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
“Semua ini bagian dari komitmen kita untuk melayani warga Jakarta dengan lebih baik,” jelasnya.
Dalam proses evaluasi, ia meminta jajaran eksekutif menyusun Key Performance Indicator (KPI) yang jelas untuk setiap program anggaran.
“Dewan akan mengawasi berdasarkan capaian KPI tersebut,” ucapnya.
Khoirudin juga menegaskan perlunya evaluasi kinerja berbasis data dan indikator.
Menurutnya, jika KPI hanya mencapai 50 persen, itu artinya belum layak menjabat. Kesempatan diberikan jika KPI mencapai 70 persen, dan diapresiasi jika mencapai 80 hingga 90 persen.
Ia menilai pengawasan DPRD akan lebih efektif jika kinerja birokrasi terukur secara objektif dan transparan.
“Dewan memiliki alat ukur konkret untuk memastikan anggaran benar-benar dimanfaatkan secara optimal hingga ke level paling bawah,” tandasnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment