PROTIMES.CO — Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyampaikan pentingnya evaluasi berbasis kinerja terhadap program-program pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Hal itu ia ungkapkan saat memantau rapat konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS yang digelar di seluruh komisi DPRD, Senin (7/7/2025).
Khoirudin meminta setiap satuan kerja perangkat daerah menyusun Key Performance Indicator (KPI) dari masing-masing program anggaran.
“Kita minta setiap rupiah yang dianggarkan punya target yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengawasan Dewan akan lebih kuat jika kinerja aparatur bisa dipantau secara transparan dan obyektif.
“Kalau capaian KPI hanya 50 persen, itu artinya belum layak menjabat. Tapi kalau 80 sampai 90 persen, itu patut diapresiasi bahkan dipromosikan,” tegasnya.
Menurutnya, penilaian berbasis kinerja akan mendorong birokrasi lebih disiplin dan profesional. Ia pun menilai sistem evaluasi ini penting agar anggaran benar-benar menyentuh masyarakat secara maksimal.
Khoirudin juga menyampaikan bahwa pembahasan APBD Perubahan 2025 dipercepat untuk memastikan program-program prioritas dapat segera dijalankan.
“Kita sengaja mulai di awal Juli agar Gubernur punya cukup waktu untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya,” katanya.
Beberapa program strategis seperti KJP Plus, KJMU, dan sektor transportasi disebut akan mendapat tambahan alokasi.
“Ini bentuk komitmen kita untuk melayani warga Jakarta dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan pembahasan bisa berdampak buruk bagi kinerja eksekutif.
“Kalau pembahasan ditunda, dampaknya akan terasa ke pelayanan publik,” jelasnya.
Khoirudin pun mengajak seluruh anggota DPRD dan jajaran eksekutif mengawal proses pembahasan secara serius.
“Dewan memiliki alat ukur konkret untuk memastikan anggaran benar-benar dimanfaatkan secara optimal hingga ke level paling bawah,” tandasnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
Be First to Comment