PROTIMES.CO – Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak keras proyek penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia yang sedang digagas oleh Kementerian Kebudayaan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI pada Senin (19/5/2025), Ketua AKSI Marzuki Darusman menyebut proyek tersebut sebagai alat cuci dosa kekuasaan.
“Yang paling berbahaya adalah proyek ini bisa digunakan untuk mencuci dosa rezim baik yang berjalan saat ini maupun yang terjadi selama masa Orba, di mana pelanggaran HAM berat masif terjadi,” tegas Marzuki.
Marzuki membandingkan proyek ini dengan upaya manipulasi sejarah oleh Adolf Hitler maupun rezim Park Geun-hye di Korea Selatan yang gagal karena penolakan publik.
Ia menilai hanya pemerintahan berkarakter otoriter yang menulis sejarah versi tunggal dan memaksakannya ke publik.
AKSI mendesak agar pemerintah lebih fokus menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih belum diselesaikan.
Menurut Marzuki, penulisan ulang sejarah yang dimonopoli negara justru menggerus demokrasi dan membahayakan generasi mendatang.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
