PROTIMES.CO – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh BKKBN.
Langkah ini merupakan hasil kolaborasi Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji dalam rangka mendukung kesejahteraan petugas lapangan yang selama ini berperan penting dalam pelayanan keluarga.
“Malam ini saya bertemu dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji dan Wakil Menteri guna membahas alokasi 3.000 rumah untuk penyuluh dan tim pendamping keluarga BKKBN,” ujar Maruarar Sirait di Wisma Mandiri 2, Jakarta.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP, sekaligus ditandai dengan penandatanganan MoU antar kementerian dan lembaga terkait.
Menteri PKP menyatakan bahwa upaya ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyuluh dan pendamping keluarga, memperoleh akses terhadap rumah layak huni.
“Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan, dan tenaga kesehatan masyarakat juga telah menerima kunci rumah,” jelas Maruarar.
Ia menambahkan, pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit di tahun 2025. Program ini bertujuan untuk memberikan akses rumah bersubsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan cicilan tetap yang terjangkau.
Menteri PKP berharap para TPK dan penyuluh dapat memanfaatkan skema KPR FLPP agar memiliki rumah yang layak dan nyaman. Program ini diharapkan memperkuat kinerja mereka dalam memberikan layanan keluarga dan kependudukan.
Sementara itu, Menteri Wihaji menyatakan dukungannya terhadap program 3 Juta Rumah yang diinisiasi Kementerian PKP.
“Rumah subsidi dari Kementerian PKP akan kami alokasikan untuk TPK dan Penyuluh di lapangan,” ujarnya.
Pewarta: Dezakwan
Editor: Khopipah
