PROTIMES.CO — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menghadirkan akses rumah layak bagi semua lapisan masyarakat.
Hal ini ditegaskannya dalam pertemuan dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Dr. H. Wihaji untuk membahas alokasi 3.000 rumah subsidi bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Penyuluh KB.
“Ini bukti nyata negara hadir untuk semua. Sebelumnya para guru, buruh, tenaga migran Indonesia, wartawan dan tenaga kesehatan masyarakat yang sudah mulai serah terima kunci rumah,” ujar Maruarar di Jakarta.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP. Kesepakatan dituangkan dalam penandatanganan MoU penyediaan rumah subsidi di Wisma Mandiri 2.
Maruarar menyebut program KPR FLPP menjadi instrumen penting untuk mewujudkan hunian layak dan terjangkau. “Semoga semua lapisan masyarakat termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR,” katanya.
Dia menambahkan, peningkatan kuota rumah subsidi dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada tahun ini menjadi sinyal kuat bahwa program ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Wihaji pun menilai rumah subsidi sangat penting bagi semangat kerja para pendamping keluarga di lapangan. “Dengan memiliki rumah layak huni, para TPK dan Penyuluh bisa lebih semangat bekerja untuk melayani masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan dukungan penuh BKKBN terhadap Program 3 Juta Rumah. “Kami siap mensukseskan Program 3 Juta Rumah,” tandasnya.
Dengan skema angsuran tetap dan tenor panjang, rumah subsidi ini diharapkan dapat diakses lebih luas oleh para pekerja sosial dan tenaga penyuluh yang selama ini berada di garda terdepan pelayanan keluarga.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
