PROTIMES.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa transformasi lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi perumahan rakyat akan melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kedua bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Drs. Agus Andrianto di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta.
Menurut Maruarar, peran swasta sangat penting dalam menentukan skema pendanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan.
“Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, scheme-nya seperti apa, yang aman, negara tidak diundikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer,” ujarnya.
Maruarar menekankan pentingnya skema pembangunan yang menguntungkan semua pihak. “Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga,” tegasnya.
Sejumlah pengembang ternama turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain dari PT Ciputra Development, Sinarmas Land, PT Summarecon Agung, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Pakuwon Jati, Paramount Land, PT Metropolitan Land, serta Lyman Group.
“Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat,” kata Maruarar menjelaskan konsistensi koordinasi lintas sektor.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri Maruarar menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah penjara yang strategis, seperti di Cipinang dan Salemba, akan dioptimalkan melalui skema ruislag dengan tata kelola yang benar. Tujuannya adalah mendukung realisasi program 3 juta rumah rakyat.
“Terima kasih juga atas dukungan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Wamen Silmy Karim, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Perwakilan Badan Bank Tanah, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan kawan-kawan pengembang,” ujar Maruarar menutup pertemuan.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
