PROTIMES.CO – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan perumahan di kawasan perkotaan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Drs. Agus Andrianto kembali melakukan pertemuan di Lapas Kelas I Cipinang, guna membahas kelanjutan pemanfaatan lahan penjara untuk pembangunan perumahan rakyat.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah lahan-lahan lapas yang strategis menjadi hunian bagi masyarakat.
“Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Maruarar menyebutkan, pemerintah tengah berupaya memindahkan fungsi penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas ke lokasi lain yang sesuai dengan ketentuan. Lahan lama kemudian dapat dimanfaatkan sebagai lokasi perumahan rakyat.
“Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi). Selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis,” tegas Maruarar.
Ia menekankan pentingnya menjaga agar negara tetap memperoleh manfaat dari pemanfaatan lahan lapas tersebut.
“Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan, jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya,” jelasnya.
Menteri PKP juga mengaku akan segera melaporkan progres pembangunan kepada Menteri Sekretaris Negara.
“Dalam waktu dekat, saya akan menghadap kepada Mensetneg untuk melaporkan sejumlah hal penting terkait progresnya agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ini merupakan rapat kedua dan pihaknya akan terus melanjutkan koordinasi secara berkala.
“Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan,” katanya.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pengembang besar seperti dari PT Ciputra Development, Sinarmas Land, Summarecon Agung, dan lainnya. Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung program ini.
“Terima kasih juga atas dukungan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Wamen Silmy Karim, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Perwakilan Badan Bank Tanah, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan kawan-kawan pengembang,” ungkapnya.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
