Kebijakan ini membuat masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda keterlambatan. Kebijakan ini berlangsung hingga 31 Agustus 2025.
Posts tagged as “Sanksi”
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendesak Kemenkes meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi keras kepada para oknum dokter yang terbukti bersalah.
Kemenkop menindak Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng merek MinyaKita.
Zainul Muttaqin terbukti sebagai Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Sakra, Kabupeten Lombok Timur.
Pagar laut di Kabupaten Bekasi menjadi sorotan karena adanya dugaan penyalahgunaan aturan pertanahan yang berujung pada kepemilikan lahan di wilayah perairan.