Penempatan prajurit TNI untuk menjaga kantor kejaksaan dinilai dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi institusi TNI itu sendiri maupun bagi pemerintah.
Posts tagged as “Revisi UU TNI”
Dokter Mintarsih menerangkan bahwa pemerintah semestinya melihat kembali apa yang keliru dari Revisi UU TNI sehingga menimbulkan penolakan dari masyarakat.
Taufiq mengatakan UU TNI bertujuan menciptakan kejelasan posisi TNI sebagai militer yang profesional dan proporsional dalam konteks negara yang menjunjung tinggi supremasi sipil.
Lima poin itu disampaikan Andina Thresia saat Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dalam rangka membahas pembicaraan tingkat I RUU TNI.
Poros Alumni UIN Ciputat menyerukan bahwa DPR seharusnya mengevaluasi dan mempertanyakan TNI aktif yang masuk ke jajaran eksekutif dan menduduki jabatan sipil.
Sikap resmi Fraksi PKB itu disampaikan Oleh Soleh dalam rapat pengambilan suara tingkat I terhadap revisi UU TNI di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Revisi UU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil, mempolitisir militer, serta mengabaikan masalah integritas dan akuntabilitas internal TNI.
Perluasan ini disebut akan mengaburkan ranah sipil dan militer dalam tubuh kementerian dan lembaga. Pasalnya, hal ini akan merusak sistem merit dan karier ASN.
Hal ini dikarenakan TNI saat ini sudah terbebas dari pengaruh kekuasaan sebagaimana era sebelum reformasi, yang pada saat itu kekuasaan tidak dibatasi.
Menurut anggota DPD RI Pdt. Penrad Siagian, revisi UU TNI berpotensi mengancam demokrasi, meritokrasi, dan supremasi sipil di Indonesia.
Syamsu menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara optimalisasi peran TNI dan prinsip supremasi sipil dalam isu perluasan penempatan TNI di ranah sipil.