Melalui kerja sama ini, sosialisasi HAM direncanakan akan ditampilkan dalam berbagai bentuk di layanan penerbangan Garuda Indonesia.
Posts tagged as “Menteri HAM”
Prana Putra Sohe menekankan bahwa Kementerian HAM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak warga Papua dihormati dan dilindungi.
JPPI menyatakan bahwa usulan menjadikan program barak militer sebagai kebijakan nasional adalah kemunduran peradaban dan keputusasaan dari pemerintah.
Pemerintah Jawa Barat diketahui merancang pendekatan pendidikan karakter melalui sistem asrama dengan disiplin ala pendidikan bela negara.
Dalam kunjungannya ke Kementerian HAM, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti perubahan gaya hidup yang merugikan masa depan anak-anak muda.
Menurut Natalius, kebijakan Pemprov Jabar sejalan dengan program nasional untuk menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Natalius Pigai menilai revisi terhadap UU Ormas harus diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dan menjamin hak berserikat, bukan sebaliknya.
Pigai menilai revisi UU Ormas, yang wacananya dilontarkan Mendagri Tito Karnavian, merupakan peluang untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.
Natalius Pigai menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong perdamaian dunia dengan menjadikan HAM sebagai prinsip utama.
Dalam kuliah umum di Nusa Putra University, Menteri HAM Natalius Pigai menyerahkan Sertifikat Sahabat HAM kepada 82 mahasiswa asing dari berbagai negara.
Menteri HAM menyebut tuduhan-tuduhan seperti berkembangnya militerisasi dan otoritarianisme di Indonesia sebagai sesuatu yang berlebihan dan insinuatif.
Dalam keterangannya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa tuduhan terhadap pemerintah soal memburuknya demokrasi dianggap berlebihan dan insinuatif.
Kampung REDAM nantinya akan dikelola langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili berbagai kelompok sosial yang sebelumnya berkonflik.
Kampung REDAM juga akan berfungsi sebagai pusat pemasyarakatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) serta program pemulihan bagi masyarakat terdampak konflik.
Dalam pertemuan tersebut, Pigai menyinggung persoalan sertifikasi hak tanah komunal atau hak milik bersama atas tanah untuk masyarakat hukum adat.
Dalam pertemuan itu, Menteri HAM Natalius Pigai membahas upaya penyelesaiaan sengketa tanah yang dapat dilakukan tanpa melanggar HAM.