Aggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta agar keluarga para jemaah haji yang hilang mendapatkan informasi yang jelas, rutin, dan tidak simpang siur.
Posts tagged as “Komisi VIII DPR RI”
Visa haji furoda selama ini menjadi alternatif bagi calon jemaah yang tidak ingin menunggu antrean panjang untuk berhaji melalui jalur resmi.
Abdul Fikri Faqih menilai insiden gagal berangkatnya ribuan calon jemaah haji furoda menjadi momentum krusial untuk merevisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq angkat suara terkait kasus restoran Ayam Goreng Widuran yang menjadi sorotan masyarakat.
Jemaah haji yang terkena penyakit MERS akan mengalami gejala awal seperti demam, batuk, dan sesak napas. Beberapa bahkan mengalami diare dan mual/muntah.
Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq menilai penerapan sistem syarikah dalam haji 2025 perlu dievaluasi secara menyeluruh oleh Kementerian Agama.
Kiai Maman menekankan pentingnya Kemenag dan PPIH berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah haji Indonesia.
Jemaah haji diimbau membawa perlengkapan pribadi yang dapat melindungi dari paparan langsung sinar matahari seperti topi, payung, kacamata hitam, dan masker.
Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, kata Kiai An’im, Indonesia akan sangat diuntungkan jika memiliki kampung haji sendiri di Mekkah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanul Haq meminta kesiapan petugas seiring kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.
Selly Andriany menuturkan bahwa saat ini sedang terjadi darurat kekerasan seksual. Menurutnya, lembaga-lembaga publik seharusnya memberikan ruang aman.
An’im Falachuddin mengingatkan, penggunaan visa non-haji dalam ibadah haji hanya memicu kerumitan administrasi bahkan sanksi hukum dari Pemerintah Arab Saudi.
Maman Imanul Haq mendesak pencabutan gelar dan izin praktik Priguna Anugerah Pratama sebagai dokter setelah melakukan tindak kejahatan seksual.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menuturkan kasus pemerkosaan ini membuktikan bahwa negara belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman bagi anak.
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak berdampak terhadap dana BOS madrasah.
Kiai Maman mengatakan, dengan adanya Direktorat Jenderal Pesantren, berbagai program pembinaan dan pemberdayaan pesantren dapat lebih terkoordinasi dan terarah.
Mahdalena mendukung keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran bansos. Menurutnya, bansos adalah hak rakyat dan sudah semestinya tidak dipotong.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB KH Maman Imanul Haq mendesak pemerintah bersikap tegas untuk memberikan efek jera kepada produsen miras ilegal.
Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa BP Haji telah melakukan berbagai penyesuaian pada anggaran tahun 2025, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Maman mengatakan data tunggal sosial ekonomi yang digagas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sangat penting agar penyaluran bantuan sosial bisa tepat sasaran.