Kembalinya keempat pulau yang sempat disengketakan diumumkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Posts tagged as “Bahtra Banong”
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan, jika kanwil dan kantah BPN tidak berempati dengan rakyat, maka kasus Mba Tupon yang viral akan marak terjadi.
Bahtra mendorong seluruh kanwil dan kantah Kementerian ATR/BPN lebih proaktif dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Komisi II terkait data pertanahan.
Bahtra menegaskan perlunya penggantian atau pencopotan bagi penyelenggara pemilu yang bermasalah di daerah yang menyelenggarakan pemilihan suara ulang (PSU).
Bahtra Banong mengatakan DKPP seharusnya memprioritaskan pelaksanaan PSU, mengingat ini adalah jalan terakhir pertaruhan keadilan dan penegakan hukum pilkada.
Bahtra mengungkap bahwa pihaknya akan meminta izin ke pimpinan DPR agar bisa rapat bersama Komisi XI guna membahas ketepatan waktu penyaluran dana TKD tersebut.
Salah satu bukti BUMD menjadi beban fiskal daerah adalah karena sering kali pemerintah daerah memberikan PMD, tetapi ternyata BUMD tersebut tidak produktif.
Pengunduran diri 1.967 CPNS menjadi kontraproduktif dengan keinginan dan ekspektasi para CPNS yang selama ini menuntut untuk segera dilakukan pengangkatan.
Bahtra menantang OIKN untuk lebih kreatif dan inovatif dalam strategi menarik minat ASN agar mau pindah dan merasa nyaman beraktivitas serta tinggal di IKN.
Bahtra berharap semua pihak bisa bersinergi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan di Sultra, termasuk persoalan lahan tambang.
Bahtra Banong mengingatkan kepala daerah yang hendak ke luar negeri agar mengikuti peraturan buntut kasus Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur tanpa izin.
Bahtra Banong memahami bahwa gaji tersebut sangat membantu honorer yang telah lulus CPNS dan PPPK dalam mengurus proses pengangkatan mereka.