PROTIMES.CO — Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), M. Ansharulloh, mendesak Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap individu asing yang terindikasi mendukung zionisme dan penjajahan atas Palestina.
Desakan ini disampaikan menyusul kebijakan terbaru Pemerintah Amerika Serikat yang menyasar pendukung Palestina melalui pemeriksaan ketat media sosial sebagai syarat penerbitan visa.
“Kami mendesak pemerintah untuk menolak kehadiran siapa pun yang memiliki afiliasi dengan ideologi zionisme Israel, termasuk pemegang paspor ganda Israel,” ujar Ansharulloh, Senin (7/4/2025).
Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap infiltrasi ideologi penjajahan yang bertentangan dengan amanat konstitusi Indonesia. Ia menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.
“Indonesia sebagai negara yang menolak penjajahan harus konsisten dalam menjaga kedaulatan moral dan politik luar negeri yang bebas dan aktif,” kata Ansharulloh.
Ia juga menyebutkan bahwa keberadaan individu yang terafiliasi dengan zionisme dapat menyakiti nurani bangsa Indonesia yang selama ini mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dalam pernyataannya, Ansharulloh juga meminta Kementerian Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri menyusun kebijakan visa yang lebih selektif.
Ia berharap pengawasan diperketat terhadap warga negara asing yang memiliki rekam jejak mendukung agresi Israel.
“Kami berharap Kementerian Imigrasi segera menyusun kebijakan pengawasan visa yang lebih selektif,” imbuhnya.
AWG juga menyerukan masyarakat untuk terus mendukung Palestina melalui edukasi dan donasi kemanusiaan. Seruan ini disampaikan seiring meningkatnya korban akibat agresi Israel di Gaza.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sebanyak 1.042 warga Palestina gugur sejak 18 Maret 2025, menambah jumlah total korban jiwa menjadi 50.399 sejak Oktober 2023.
Pewarta: Dzakwan
Editor: Khopipah
